Sangat menarik ulasan beberapa teman di Swara Kampus dalam dua edisi belakangan ini (6 dan 13 Januari 2014) yang mencoba mengangkat topik desa. Semoga ini pertanda betapa masih tingginya perhatian mahasiswa terhadap desa, hingga kemudian merasa terpanggil untuk terjun dan pulang ke desa. Tak hanya dalam rangka menggugurkan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga dalam rangka membangun Indonesia, dimulai dari desa. Terlebih lagi saat ini, dengan diundangkannya UU Nomor No. 6 Tahun 2014,desa telah menjadi wilayah otonom yang apabila tidak teradvokasi dengan baik, dikhawatirkan akan menjadi “dosa berulang” otonomi daerah (Otoda). Karena dari banyak evaluasi yang mengemuka, Otoda justru menyuburkan praktik korupsi dan dinasti kekuasaan di daerah, sebab begitu besarnya kewenangan dan dana yang digelontorkan.
Mengapa mahasiswa harus benar-benar bersedia terjun dan pulang ke desa? Tak lain karena sekitar 67 % penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, berpendidikan rendah, berpendapatan rendah dan masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut menyebabkan angka urbanisasi meningkat dan tentu saja berpotensi menambah permasalahan baru di kota tujuan. Lagi pula, untuk membangun Indonesia bukankah seharusnya memang dimulai dari desa? Mengingat sebenarnya Indonesia adalah bagian dari desa kita –meminjam istilah Cak Nun. Jadi, jika selama ini mahasiswa bercita-cita ingin membangun bangsanya, maka jalan tepat yang harus ditempuh adalah dengan membangun desa(nya) terlebih dulu.
Konsep membangun Indonesia dari desa ini telah terbukti berhasil diimplementasikan di banyak daerah. Kabupaten Malinau contohnya, di bawah kepemimpinan Dr. Yansen TP, Gerakan Desa Membangun (Gerdema) seakan menjadi tamparan keras bagi kita, yang selama ini cenderung memandang desa dengan sebelah mata. Desa, seringkali diidentikkan dengan tempat tinggal yang terbelakang, udik, bodoh, dan miskin. Sedangkan kota, sering kita anggap sebagai sebagai simbol kemajuan dan kesejahteraan. Gerdema adalah sebuah paradigma baru dalam pembangunan. Konsepsi Gerdema memiliki cara pandang yang spesifik dan fokus terhadap desa. Suatu cara pandang yang berbeda jauh dengan perilaku kebijakan pembangunan oleh banyak pemerintah daerah selama ini (Yansen, 2014 : 13)
Ada satu konsekuensi logis dari program membangun Indonesia dari desa, yaitu dipelukannya alokasi dana yang lebih besar, peningkatan kualitas aparat desa, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Pada kondisi yang demikianlah mahasiswa dan para sarjana harus hadir di desa. Baik sebagai penggerak, pendamping, maupun sebagai aktor (pemimpin). Dengan demikian, paradigma pembangunan desa dan masyarakat sebagai subjek pembangunan dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien.
Strategi
Menurut Rahardjo Adisasmita (2007: 21), perwujudan tujuan pembangunan desa dapat ditempuh dengan empat strategi. Pertama, strategi pertumbuhan, dimaksudkan untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan per kapita, produksi dan produktivitas pertanian, permodalan, kesempatan kerja, dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat. Kedua, strategi kesejahteraan, dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar, seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, penanggulangan urbanisasi, pemukiman penduduk, dan transportasi. Ketiga, strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri. Ketiga, strategi terpadu dan menyeluruh, diupayakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. Mari, bersama-sama kita kawal otonomi desa.
