 |
Pemerintah Indonesia itu seharusnya mengakui saja kalau sekarang ini memang banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, termasuk dari China.
Zaman telah berubah. Mobilitas manusia untuk mencari penghidupan kini tak lagi lintas desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Melainkan sudah lintas negara, bahkan bisa lintas benua.
Pengakuan jujur itu akan lebih mencerdaskan masyarakat, jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh kelompok oposisi. Kelompok oposisi pun sebenarnya bukan tidak tahu konsekuensi dari kondisi dunia saat ini, tapi mereka menggunakan itu untuk menakut-nakuti rakyat dan menjadikannya sebagai komoditas politik. Itulah bedanya.
Upaya pemerintah China untuk "menyebarkan" penduduknya ke seluruh dunia merupakan sesuatu hal yang wajar. Karena kan penduduk China memang sudah mencapai milyaran orang. Ini persis seperti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dulu, saat mengirim orang-orang dari pulau Jawa yang padat penduduk ke berbagai pulau-pulau yang masih minim penghuni di Indonesia.
Kalau tidak begitu, maka dapat dipastikan negara itu akan mengalami masalah kependudukan yang sangat pelik. Lagian kan itu semua tidak gratis. China menggelontorkan banyak uang (investasi) ke berbagai negara.
Sementara itu, Indonesia sekarang sedang berupaya membangun dirinya. Perlu dana tentu saja. Mau pakai dana sendiri, tidak cukup. Makanya harus mengundang investor.
Konsekuensi yang harus diterima oleh negara yang sedang membutuhkan banyak uang untuk membangun, ya terkadang harus menerima syarat-syarat yang diberikan oleh sang investor. Soal penggunaan tenaga kerja dan peralatan dari negara investor, bisa menjadi salah satu syaratnya.
Ilustrasinya begini: Aku mau investasi di negaramu, tapi teknologi dan peralatannya harus dari negaraku. Aku mau investasi di negaramu, asal tenaga kerjanya juga ngambil dari tempatku. Dalam dunia bisnis, hal itu bisa saja terjadi.
Kemudian jika pemerintah Indonesia menyetujui itu, tentu tidak setuju begitu saja. Melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan dan kondisi di dalam negeri. Salah satu bentuk aturannya misalnya adalah setiap tenaga kerja harus mendapatkan dokumen dan izin yang jelas.
Tadi saya nonton berita di TV One, ternyata banyak TKA masuk ke Indonesia tanpa dokumen yang jelas. Bahkan ada yang tidak sesuai izinnya. Mereka masuk dengan status sebagai turis, tapi begitu sampai di sini menjadi tenaga kerja.
Kalau sudah begitu, siapa yang salah?
Pemerintah Indonesia?
Pemerintah China?
Atau TKA dari China?
Tentu saja siapa pun bisa dipersalahkan. Terkait dengan persoalan TKA ilegal, pemerintah bisa dipersalahkan, karena menandakan bahwa pengawasan terkait hal ini masih sangat lemah.
Dalam hal ini, keiimigrasian Indonesialah yang menjadi garda terdepan untuk mengatasi persoalan tersebut. Begitu juga Kemenaker. Mereka harus bekerja lebih keras untuk menangani masalah ini. Bukan malah saling menyalahkan dan melemparkan tanggung jawab. Itu pengecut.
Negara-negara maju sudah memiliki sistem administrasi yang bagus dalam mengatur keluar masuknya orang. Sehingga tujuan dan batasan waktunya jelas. Jika tidak sesuai maka orang tersebut akan dideportasi. Untuk hal ini, sistem keimigrasian Amerika dan Australia bisa dijadikan contoh.
Adapun kelompok oposisi, seharusnya lebih berfokus mengoreksi agar bagaimana orang-orang tersebut bisa ditertibkan. Bagaimana orang-orang tersebut ditindak sesuai hukum yang berlaku, jika memang terbukti terdapat pelanggaran.
Jadi bukan pada soal masuknya TKA dari China-negara-komunis, seperti yang selalu digoreng oleh mereka selama ini. Itu menyesatkan. Membodohi rakyat. Dan tentu saja tidak solutif
