Tuesday, April 30, 2013

Pendidikan Wirausaha Usia Dini





Pendahuluan
Dewasa ini berbicara tentang wirausaha memanglah sangat menarik. Berbagai seminar, sarasehan, diskusi publik dan lokakarya digelar untuk menggelorakan semangat wirausaha di berbagai kalangan dan kelas sosial. Produk yang ditawarkan dalam rangka memberikan tanggapan positif terhadap semakin meningkatnya minat berwirausaha ini pun sangat beragam, dari skala terkecil (rumahan, part time,dsb) hingga skala besar (investasi, properti,dsb). Bahkan dalam perkembangannya, semangat kewirausahaan ini kian mudah mendapatkan tempat dan fasilitas untuk membuat, mengembangkan dan memajukan usahanya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan space lebih luas pada para wirausahawan untuk meningkatkan omset usaha atau dikenal dengan online model bussines/e-commerce.
Semakin tingginya semangat wirausaha ini bukan tanpa sebab, hal tersebut cenderung dilatarbelakangi oleh ketidakpastian laju ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang demikian pesat belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan dan permasalahan klasik bangsa ini, yakni kemiskinan dan pengangguran, karena ternyata pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu merupakan gambaran atas semakin meningkatnya konsumsi masyarakat. Seakan tak tahan melihat dan bahkan ikut merasakan betapa sulitnya mencari lapangan pekerjaan, akhirnya mereka berbondong-bondong pada satu model mata pencaharian hidup dengan berwirausaha, karena semakin menggiurkannya omset ataupun penghasilan yang didapat dari berwirausaha. Kesaksian-kesaksian yang digeontorkan oleh para motivator bisnis yang dikemukakan lewat tulisan-tulisan, buku dan seminar itulah yang sekiranya telah membuat masyarakat Indonesia semakin tertarik dengan wirausaha.
Semangat berwirausaha ini tidak hanya menjangkiti para pencari kerja, namun juga menjalar kepada para karyawan pabrik/perusahaan, PNS, Pegawai, Birokrat, bahkan para Artis terkenal sekalipun mulai menggeluti dunia bisnis dengan segala pemberdayaan yang dapat dilakukan. Misalnya seorang Artis dengan memberdayakan ketenarannya, PNS/Birokrat dengan kekuasaannya, dan karyawan perusahaan/pabrik dengan memberdayakan jaringannya. Seiring perkembangannya, hingga tak sedikit kita bisa jumpai seseorang beralih/banting stir dan menggeluti secara total dunia usaha sebagai mata pecaharian utamanya.
Dalam dunia politik pun, wirausahawan semakin diincar untuk dipinang oleh Partai Politik. Biaya politik yang kian mahal itu justru disikapi dengan menggandeng para pengusaha untuk menjadi kader partainya. Meskipun pada akhirnya kita tidak dapat mengesampingkan track record terkait kredibilitas dan kapabilitas dari kader tersebut, namun pada dasarnya saat ini wirausahawan justru semakin mendapatkan posisi yang sangat strategis di berbagai sektor kehidupan.
Berdasarkan survei Bank Dunia pada 2008, jumlah pengusaha di Indonesia hanya 1,5 persen dari total penduduk saat itu. Sementara di negara tetangga seperti Malaysia sudah mencapai 4 persen, Thailand 4,1 persen, dan Singapura 7,2 persen. Secara kuantitas data memang Indonesia jauh lebih rendah jumlah pengusahanya, namun kita tentu tidak lupa dengan era krisis ekonomi tahun 1998, dimana sektor industri kecil informal terbukti berhasil “menolong” nasib perekonomian di negeri ini.

Membangun generasi wirausaha
Dengan melihat fenomena-fenomena yang sudah ada saat ini, tentu sebagai orang tua mempunyai tugas penting dalam kerangka memunculkan generasi-generasi baru dan turut  meramaikan pasar wirausaha negeri ini dimasa depan. Pendidikan wirausaha sejak dini perlu mendapatkan perhatian serius dari para orang tua, karena untuk menjadikan wirausaha sebagai suatu kebudayaan, memerlukan waktu yang relatif panjang dan salah satunya adalah dengan mengenalkan kepada generasi penerus di usia dini. Saat ini karakter wirausahawan baru muncul atau dirasakan saat anak sudah menginjak usia dewasa atau sudah menghadapi tuntutan kemandirian, misalnya saat seorang anak sudah lulus sekolah atau sedang kuliah di luar kota dan terpisah dengan orangtuanya. Dengan adanya pendidikan wirausaha sejak dini, maka dalam satu generasi yang akan datang akan banyak tumbuh jiwa-jiwa wirausaha di usia yang relatif sangat muda, dan memutuskan untuk berwirausaha bukan lagi menjadi pilihan disaat seseorang berada dalam kondisi lapangan pekerjaan yang minim, namun menjadi wirausaha justru menjadi pilihan sejak awal anak-anak kita, apalagi kalau sampai kita berhasil membawa mereka pada satu cita-cita bahwa kelak jika ia besar hanya ingin menjadi seorang wirausahawan.
Dalam tulisan ini, saya tidak ingin memberikan secara detail kiat khusus yang bisa diaplikasikan para orang tua untuk membangun generasi wirausaha, namun lebih pada penekanan tuntutan pola didik orang tua yang nantinya berbasis kewirausahaan. Seperti contoh kecil misalnya, orang tua tidak lagi memberikan jatah uang jajan secara berkala, namun sekaligus di serahkan dengan jumlah tertentu, sehingga anak akan tertuntut dalam dirinya untuk sepandai mungkin mengelola keuangannya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Disamping hal yang bersifat teknis, sebagai orang tua juga bisa mengoptimalkan sejak dini hobi dan bakat anak sebagai akses utama mendidik jiwa wirausaha ini. Sebagai contoh, seorang anak memiliki kesenangan/hobi membaca komik, maka dengan demikian dapat diarahkan atau difasilitasi oleh para orang tua dengan mendorong anak untuk menjadi agen komik.
Dengan adanya pembelajaran-pembelajaran tersebut, anak tidak hanya terlatih secara teknis, namun secara mental dan karakter dapat terbentuk seiring dengan masa proses anak dalam menjalankan usahanya. Penentuan arah mental sejak dini ini secara konsep akan lebih terarah dan terukur, tentu dalam proses ini tak bisa terlepas dari peran control orang tua. Jangan sampai dalam menjalani proses pembentukan mental/jiwa wirausaha ini anak justru akan terlena akan tugas utamanya, yakni belajar sebagai akibat dari keberadaannya di dunia baru (wirausaha) ataupun justru jera sebagai akibat gagalnya anak dalam proses  belajar berwirausaha.

       

Technopreneur ; Pilar Perekonomian Indonesia di Era Global




Oleh : Darul Azis

Persaingan ekonomi global yang demikian ketat, menuntut Indonesia untuk terus berkompetisi dan berupaya keras mempertahankan stabilitas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat terlepas dari sektor riil yang banyak di aktori oleh pengusaha baik formal maupun non formal, makro maupun mikro, sehingga salah satu upaya yang dilakukan selama ini adalah mendorong tumbuhnya wirausahawan baru di setiap daerah. Secara kuantitatif persentase pengusaha Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Padahal untuk mencapai nilai ideal, jumlah pengusaha suatu negara sekurang-kurangnya 2 % dari total jumlah penduduk, sedangkan dalam catatan perekonomian tahun 2012 jumlah pengusaha di Indonesia masih dibawah angka 1 % dari total penduduk Indonesia
. 

Sejarah membuktikan, krisis pada awal reformasi, sektor usaha informal terbukti mampu menjadi “penolong” perekonomian masyarakat Indonesia, meskipun waktu itu sangat minim perhatian pemerintah terhadap sektor ini, bahkan cenderung diabaikan. Dalam beberapa tahun terakhir dunia wirausaha semakin banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda baik mahasiswa, pelajar, teknokrat, sarjana, dan bahkan para artis sekalipun rela “nyambi” menjadi seorang entrepreneur disela-sela kesibukannya. Optimisme dan semangat berwirausaha ini semakin besar tatkala terlihat banyak sekali peluang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang kian pesat.
Perkembangan teknologi yang ditandai dengan semakin mudahnya akses informasi dan komunikasi saat ini membawa banyak dampak positif bagi dunia usaha. Para wirausahawan semakin diuntungkan dengan munculnya berbagai sistem berbasis teknologi yang terbukti mampu mendongkrak jumlah pendapatan dan memperlancar kegiatan usaha. Berbagai kemudahan terus menerus dimunculkan melalui  inovasi pengetahuan dan teknologi yang semakin dinamis, sehingga ekonomi masyarakat meningkat pesat. Kondisi inilah yang pada akhirnya mendorong para kalangan muda, wirausahawan dan masyarakat untuk terus berinovasi baik dalam hal pengetahuan maupun teknologi sebagai sarana pendukung laju roda perekonomian. Kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi ini kemudian lebih dikenal sebagai Technopreneur, yakni perpaduan antara inovasi-inovasi baru dalam dunia wirausaha sebagai instrumen memajukan perekonomian.
Saat ini mahasiswa dan pelajar Indonesia telah banyak yang berinovasi teknologi tepat guna dan menjadi solusi baru kehidupan masyarakat.  Inovasi tersebut tidak hanya memberikan keuntungan dalam kegiatan ekonomi, namun juga memberikan dampak sosial seperti meningkatnya kreatifitas, kapasitas daya saing masyarakat serta kepedulian sosial secara masif. Sehingga dengan demikian Technopreneur inilah yang nantinya akan mengantarkan bangsa ini mencapai cita-citanya, yakni memajukan kesejahteraan umum dan  mencerdaskan kehidupan bangsa.
Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah memberikan angin segar dalam rangka penguasaan pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Regulasi ini memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk mengembangkan pengetahuan melalui penelitian baik yang bersifat ilmiah maupun penemuan teknologi baru, termasuk  pemberian ruang bagi  kerja sama semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan  teknologi dalam pengembangan jaringan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Optimalisasi peran Technopreneur
Meski pada tahun 2012 lalu angka pertumbuhan ekonomi mencapai 6,7 %, namun kondisi  perekonomian Indonesia masih diwarnai oleh rendahnya daya beli masyarakat dan besarnya angka pengangguran, tingginya konsumsi publik –yang disinyalir menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi tersebut- ternyata didominasi oleh kelas menengah ke atas. Disamping itu pertumbuhan produk  Indonesia masih belum memiliki strategi  pengembangan yang jelas, pertanian yang menyangkut  68 % kehidupan masyarakat kurang diperhatikan sehingga angka kemiskinan di Indonesia pun juga banyak diperankan oleh petani.  Padahal sektor ini mempunyai potensi besar jika mendapatkan lebih banyak sentuhan teknologi tepat guna dan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaannya. Berkaca pada negara tetangga, perkembangan teknologi Thailand bertumpu  pada kearifan   lokal yakni dengan mengelola potensi pertanian melalui inovasi teknologi dan pengetahuan dan sebagai hasilnya, Thailand menjadi negara dengan hasil pertanian yang begitu pesat berikut dengan pengolahannya.
            Memaksimalkan  peran Technopreneur dalam  mendongkrak perekonomian  Indonesia memerlukan kerja sama yang baik dari semua pihak,  mahasiswa, pelajar, pengajar, pemerintah, dan masyarakat merupakan energi tak terpisahkan dalam memajukan technopreneurship. Bijak dalam menggunakan  teknologi, merupakan sebuah langkah awal yang sangat strategis dan harus menjadi pemahaman bersama agar kemajuan teknologi dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara perlahan akan mengubah pola kehidupan masyarakat, jika tidak disikapi dengan bijak maka justru akan mengancam kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pengaruh tersebut haruslah diubah menjadi potensi kesejahteraan yang pengelola dan penikmatnya adalah masyarakat itu sendiri.
            Pada beberapa kampus Research di Indonesia, banyak sekali produk inovatif dan teknologi tepat guna karya anak bangsa yang memberikan solusi baru bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, namun sayangnya industri-industri besar di Indonesia belum mampu sepenuhnya mengakomodir pengembangan teknologi tepat guna tersebut, sedangkan masyarakat kelas bawah kian termarginalkan oleh teknologi baru karena kurangnya pendampingan dari pakar teknologi/ilmuan dalam negeri. Akibatnya pengembangan  teknologi  penyerap tenaga kerja secara maksimal jadi semakin terhambat, padahal Indonesia memerlukan hal tersebut guna mempercepat pengurangan angka pengangguran.
            Kondisi tersebut, jika terus menerus dibiarkan akan menyebabkan para inovator dalam negeri akan lebih memilih bekerja sama dengan pihak luar negeri yang notabene lebih menjanjikan. Prediksi Exodus yang diungkapkan Sutrisno dalam buku Menuju  Indonesia Pemain Utama Ekonomi Dunia secara eksplisit mengungkapkan kekhawatiran terjadinya hal tersebut.
Kalau kekuatan ekonomi Indonesia lemah sehingga kekuatan dan perkembangan teknologi Indonesia juga lemah, maka kemungkinan  para pakar teknologi akan eksodus ke negara yang bisa memberikan  tawaran  kesejahteraan lebih baik. (Dr. Ir. Sutrisno,2008 : 219).”
Kondisi ini sangat menakutkan karena dalam menghadapi persaingan global, Indonesia tidak bisa lepas dari peran para inovator ataupun pakar teknologi. Saat ini Indonesia cenderung keteter menghadapi derasnya arus global yang semakin kompetitif itu. Di sisi lain teknologi unggulan akan menjadi tulang punggung  ekspor negara dan  kunci keberhasilan  menuju  kesejahteraan rakyat.
Dibandingkan dengan negara-negara pembangun teknologi maju ( Hongkong, Taiwan, Jerman, Thailand, Malaysia, India dan Amerika) kondisi Indonesia jauh lebih potensial karena dilengkapi dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Thailand dan Taiwan dapat menjadi negara maju di bidang pertanian, perkebunan dan pengolahan produk, India menjadi aktor utama teknologi komunikasi dan informasi penembus dunia, Jerman mampu menjadi inspirator pengelolaan energi dan transportasi, sedangkan Amerika Serikat dan Inggris unggul dalam bidang pengamanan bisnis dan pertahanan. Dari keseluruhan produk unggulan negara-negara maju diatas, Indonesia memiliki semua potensi itu dan dapat menjadi kekuatan pembangunan perekonomian masyarakat dan bangsa.
Strategi pembangunan Indonesia seperti yang telah diusulkan Hartanto menempatkan technopreneur sebagai langkah utama pembangunan berkelanjutan di tengah persaingan global dan sebagai pola pengembangan SDM. Disusul kemudian penguasaan teknologi, operasi dan pemeliharaan sebagai pola penguasaan dan pengembangan IPTEK. Sedangkan langkah penunjangnya meliputi : pengembangan sektor jasa, kebijakan energi, kebijakan fiskal, infrasturktur, transportasi, produksi dan jasa dalam negeri.  Menariknya lagi, Mangara Tambunan memasukkan sektor wirausaha dan penelitian pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari enam pilar perubahan guna mempercepat pembangunan. Dari pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa peran ilmu pengetahuan, teknologi dan kewirausahaan memiliki posisi vital dalam pembangunan nasional, sebagai pembangun kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
Saat ini angkatan kerja muda Indonesia mencapai 60 % dari total jumlah penduduk, potensi ini akan terserap dengan baik melalui Technopreneur. Pengembangan Technopreneur di Indonesia perlu di manajemen dengan baik oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara karena mampu meningkatkan produktifitas masyarakat, taraf ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Tidak hanya itu, upaya pemerintah tetap harus mendapatkan dukungan dari masyarakat, industri-industri besar, dan pakar/inovator dalam rangka mengembangkan Technopreneur sebagai pilar perekonomian di era global. Hal ini mutlak harus dilakukan, mengingat posisi Indonesia sebagai masyarakat global tidak bisa terlepas dari persaingan dan kompetisi dengan negara-negara asing yang lebih maju dan memiliki kesiapan lebih maksimal daripada Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global sarat diwarnai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, jika Indonesia tidak mampu mengimbangi tentu akan semakin tertinggal dan potensi sumber daya alam Indonesia akan terus menerus dikuasai asing.  Pengembangan technopreneur merupakan langkah strategis untuk mencapai cita-cita nasional sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disclaimer
I hereby declare that my  article entitled <Technopreneur, Pilar Perekonomian Indonesia di Era Global> is a work of its own and has not been submitted  in any form to any competition or social media posting
. Sources of information derived or quoted from  published and unpublished works from other authors mentioned in the text. If I am caught doing  plagiarism or any other cheating attempt. I am ready for the consequences, as my winning rights are revoked.
<Yogyakarta>
,
<Mei > <2012>

<Darul Azis>

Monday, April 29, 2013

Ahmad Farhan Hamid: Prioritas Pemerintah Aceh Seharusnya Pembangunan Bukan Bendera



Ahmad Farhan Hamid
Pada tanggal 17 Desember 2012, di sebuah ruangan di Hotel Sultan, Jakarta, berkumpulah tokoh-tokoh nasional dan Aceh termasuk anggota Komisi A DPR Aceh. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai bendera Aceh. Tokoh nasional dan Aceh menyarankan agar bendera dengan gambar bulan-bintang dan pedang, bendera yang digunakan oleh Kesultanan Aceh di masa Sultan Iskandar Muda, dipakai menjadi bendera provinsi yang berjuluk Serambi Mekah itu. Saran itu rupanya hanya didengar oleh Komisi A sehingga yang disepakati dalam Qanun No. 3 Tahun 2013 adalah bendera yang saat ini menjadi polemik.

Menghadapi hal yang demikian, Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid, yang juga anggota DPD dari Aceh dan putra asli provinsi itu mengharap semuanya tetap tenang. Jangan sampai masalah ini dibawa ke akar rumput. Pria yang menjadi saksi saat MOU Helsinki itu ditandatangani mengharap agar Pemerintah Aceh memprioritaskan pembangunan daripada soal bendera.

Untuk mengupas masalah bendera wartawan Majalah Majelis, Ardi Winangun, melakukan wawancara dengan pria lulusan Program Doktor Universitas Airlangga itu. Berikut petikannya:

Selepas Pernjanjian Helsinki kondisi Aceh stabil namun selepas ditetapkan Qanun No. 3 Tahun 2013 Tentang Lambang dan Bendera Aceh, masalah-masalah terkuak

Saya akan menilisik ke belakang sebentar bahwa dalam UU. No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh ada pasal yang ditulis secara eksplisit bahwa Aceh berhak mempunyai bendera, lambang, dan hymne sendiri. Ada kesan tulisan bendera itu dimaknakan seperti apa? Karena seluruh daerah mempunyai pataka. Nanti di kamus dilihat apa beda bendera dan pataka. Dalam UU. No. 11 Tahun 2006 sudah diberi gambaran bahwa bendera tidak boleh menunjukan atau tidak dimaksudkan untuk pernyataan kedaulatan. Bendera hanya semacam lambang yang menyatukan Aceh secara kebudayaan dan adat. Begitu juga tentang lambang, juga hymne.

Kadang-kadang orang di luar Aceh mendengar itu bisa merinding, kok Aceh mempunyai lambang sendiri, bendera sendiri, lagu sendiri, seperti Indonesia yang mempunyai bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lambang Garuda Pancasila. MOU Helsinki yang juga menulis yang sama seperti UU. No. 11 Tahun 2006.

Sejak tahun 2006 hingga tahun 2013, DPR Aceh yang terbentuk pada tahun 2009 bersama dengan pemerintah Aceh mulai mendiskusikan tentang bendera dan lambang. Karena anggota DPR Aceh banyak alumni GAM maka bisa jadi mereka memilih bendera yang demikian dengan sedikit modifikasi pada masa pergolakan itu. Lalu mereka memikirkan untuk memasukan hal itu menjadi lambang dan bendera Aceh.

Pada tahun 2007 pemerintah (pusat) menerbitkan PP. No. 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah yang berisi apa-apa saja yang boleh dan apa-apa saja yang tak boleh untuk membuat lambang dan bendera daerah. Tentu PP itu tidak semata-mata ditunjukan untuk Aceh tetapi juga berlaku untuk semua.

Dalam masa pembuatan bendera Aceh, teman-teman di Aceh berpikir tidak melanggar apapun. Ketika disebut itu berbau separatis, mereka bilang setelah berunding di Helsinki kan tidak separatis lagi sudah masuk dalam NKRI namun Kita perlu menyimak beberapa hal yang pokok seperti yang dikatakan oleh Jusuf Kalla, jangankan untuk bendera daerah untuk mantan kombatan pun tidak boleh lagi menggunakan simbol-simbol GAM. Polemik seperti demikian membuat suasana yang damai menjadi menggelegak sedikit. Saya berharap masalah ini tidak lama dan cepat selesai.

Sesuai kesepakatan sebelumnya sepertinya bendera yang disetujui adalah bendera dengan gambar bulan-bintang dan sebuah pedang

Yang sekarang ini dikatakan oleh teman-teman Jakarta adalah benderanya ASNLF (Aceh Sumatera Nation Liberantions Front), Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera, yang dikenal sebagai GAM. Kalau yang dikatakan gambar lain, yang Anda maksudkan itu adalah gambar bendera Kerajaan Aceh di masa lalu yakni bulan-bintang dan pedang.

Sejarah ini yang perlu dikuak secara scientific bases oleh orang-orang yang berkompeten. Lambang bulan-bintang dan pedang dikatakan pernah dipakai oleh Sultan Iskandar Muda dan sultan-sultan sebelumnya, dan semua orang mengakui bahwa masa kejayaan Aceh di masa Sultan Iskandar Muda. Oleh beberapa tokoh nasional dan Aceh menganjurkan, mari Kita bersatu padu dalam sebuah simbol mengingat kejayaan Aceh di masa lalu untuk merebut kejayaan Aceh di masa depan, gunakanlah bendera berbentuk seperti ini (bulan-bintang dan pedang), itu pernah diusulkan termasuk dalam pertemuan pada 17 Desember 2012 di Jakarta yang dihadiri oleh Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin, Yusril Ihza Mahendera, J. Kristiadi, Ferry Mursyidan Baldan, Priyo Budi Santoso, Saya sendiri, dan lainnya, juga cenderung mengajukan yang berbentuk bulan-bintang dan pedang tetapi teman-teman DPR Aceh dari Komisi A yang hadir tidak membuat kesimpulan, hanya mendengar saja, sehingga tidak terikat. Ternyata yang disyahkan oleh DPR Aceh seperti yang seperti sekarang ini.

Bendera yang disyahkan Qanun No. 3 Tahun 2013 ada yang mengakui tidak mencerminkan masyarakat Aceh secara keseluruhan, misalnya Suku Gayo

Dalam kenyataan memang ada kelompok-kelompok masyarakat yang menyatakan tidak sepakat dengan bendera itu. Hanya Kita tidak tahu seberapa besar namun bagi Saya yang terpenting adalah simbol menjadi jiwa bagi semua orang. Kalau dibuat seperti ini suasananya memanas dan menjadi sesuatu yang menggejolak dalam batin maka agak sukar dilebur kembali untuk menjadi jiwa semua orang. Ini akan butuh waktu lagi untuk meleburkan saudara-saudara Kita dari Gayo, Alas, Aceh bagian selatan dan pantai-pantai barat yang melakukan penolakan-penolakan itu. Bahwa kemudian berubah pikiran teman-teman di DPR Aceh, mudah-mudahan tidak menimbulkan gejolak secara politik, pikirkan secara tenang, mungkin akan ada penyesuaian-penyesuaian tetapi semua terserah dua sikap penting, yakni teman-teman di Aceh (Pemerintah Aceh dan DPR Aceh) dan pemerintah pusat.

Apabila dikatakan tidak boleh menggunakan bendera dengan lambang itu, pemerintah pusat harus memberi alasan yang tegas dan jelas yang masuk akal dan memastikan secara tegas pula. Teman-teman di Aceh juga harus bisa membangun argumentasi, kalau bisa mengatakan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perdamaian dan peraturan perundang-undangan di atasnya. Harus bisa berargumentasi dan bisa diterima secara akal kalau tidak Kita jangan bertempur di media apalagi membawa masalah ini ke akar rumput.

Pada umumnya masyarakat menerima saja. Kalau dibawa ke masyarakat ada 2 kubu, satu menerima secara penuh dengan segala resikonya, yang satu menolak dengan berbagai resikonya. Ini bisa menjadi benturan dan konflik di masyarakat.

Separatisme muncul bila ada ketidakadilan, apakah di Aceh saat ini terjadi adanya ketidakadilan?

Kalau Saya melihat dengan UU. No. 11 Tahun 2006, kewenangan semua hampir ada di Aceh, secara finansial Kita mengalokasikan dana secara khusus, lalu ekspresi politik diberi kebebasan partai lokal. Rasanya ketidakadilan yang selama ini terjadi sudah terpenuhi secara bertahap tinggal Pemerintah Aceh dan DPR Aceh mengelola hal ini untuk kebaikan masyarakat. Saya tidak melihat sesuatu yang substantif yang berkaitan dengan kemajuan Aceh terhadap keberadaan bendera dan lambang dalam waktu yang singkat ini. Kalau Kita beri prioritas, bendera dan lambang bukan prioritas teratas, prioritas teratas adalah mengurangi kemiskinan, menyediakan infrastruktur untuk masyarakat namun Kita tidak boleh melawan kondisi teman-teman di Aceh sudah mendahulukan masalah bendera ini.

Memang ada yang belum selesai yakni turunan-turunan dari UU. No. 11 Tahun 2006 yang menjadi kewajiban pemerintah pusat. Seharusnya pemerintah segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban setelah UU. No. 11 Tahun 2006 disepakati. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Presiden untuk segera cepat menyelesaikan.

Sepertinya Qanun No. 3 Tahun 2013 akan dibatalkan

Semua orang harus taat pada prinsip hukum. Ada ketentuan bahwa peraturan daerah atau qanun kalau di Aceh itu mempunyai 2 cara kendali. Pertama, kendali reprensif. Yakni disetujui dahulu sebelum diketok. Kedua, kendali evaluatif. Diketok lebih dahulu kemudian masuk lembaran daerah kemudian diklarifikasi oleh kementerian. Bila kementerian menyatakan perlu adanya perbaikan maka pemerintah daerah harus memperbaiki.

Kalau ada benturan maka ada kewenangan Presiden atau MA. Baik masyarakat atau pemerintah bisa melakukan seperti judicial review ditujukan kepada MA. Presiden berhak membatalkan tentu dengan sebuah kajian sempurna tetapi karena hal ini menyangkut sesuatu yang sensitif maka komunikasi harus terbangun dengan baik antara pemerintah pusat dan daerah dan dengan seluruh element masyarakat yang dianggap punya kaitan untuk menetramkan keadaan.

Di Aceh sering diselenggarakan Sosialisasi 4 Pilar namun kondisinya kok masih ‘seperti itu’?

Yang terjadi bukan pada masyarakat, yang terjadi pada Gubernur Aceh dan DPR Aceh yang membuat qanun. Upaya Kita mensosialisasikan 4 Pilar kalau dihitung prosetase penduduk Aceh belum ada 1 persen. Sekali datang, TOT, Kita melatih 200 orang, sementara penduduk Aceh 5 juta. Upaya-upaya bersama Kita lakukan tapi ada satu yang positif terlepas dari hati atau batin mereka bahwa semua yang dibuat di Aceh untuk NKRI, itu yang menyenangkan.