Oleh : Darul Azis
Sebagai anak seorang petani, lahir dan besar di desa yang mayoritas penduduknya juga petani, saya telah cukup menjadi saksi bahwa petani merupakan sosok yang sangat kuat, gigih, dan tabah. Betapa tidak, meskipun sering gagal panen, harga produk pertanian anjlok saat musim panen, melangitnya harga pupuk saat musim tanam, kerap tertipu pupuk oplosan, dan cenderung kurang diperhatikan pemerintah, mereka tetap menanam padi dan bahan pangan lain di setiap musimnya, dengan segenap senyum penuh ketulusan.
Ya, meskipun Indonesia merupakan negara agraris, memiliki banyak lahan subur, dan mayoritas penduduknya petani (dalam arti luas), namun kondisi perekonomian petani masih sangat memperihatinkan, termaginalkan, bahkan angka kemiskinan tertinggi justru didominasi oleh masyarakat pedesaan dan petani.
Setiawan (2000) secara khusus menyoroti hal tersebut, menurutnya ada dua faktor utama yang menjadikan petani di pedesaan semakin termarginalkan. Pertama, tidak adanya kebijakan yang jelas dari pemerintah dalam hal peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Kalaupun ada kebijakan yang terkait dengan sektor pertanian, kerap dirasakan kebijakan itu belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan petani itu sendiri. Kedua, pola pertanian yang dikembangkan petani masih bercorak “tradisional”. Ketradisionalan di sini maksudnya adalah pengelolaan pertanian masih bersifat individual. Padahal dalam banyak kajian, pola seperti itu tidak bisa diandalkan untuk meningkatkan produksi pertanian maupun kesejahteraan petani pada umumnya. Lebih lanjut, Usep juga mengidentifikasi beberapa masalah klasik yang hingga saat ini belum sepenuhnya menjadi perhatian banyak pihak meliputi : organisasi; manajemen dan teknik pertanian; modal usaha; sarana produksi; dan tanah pertanian.
Budi Winarto dalam buku Gagalnya Organisasi Desa dalam Pembangunan di Indonesia (2008) juga menyoroti hal senada. Budi mencontohkan model pembangunan pedesaan di Taiwan, terutama mengenai keberpihakan pemerintah terhadap petani yang begitu besar. Petani di Taiwan mendapatkan subsidi yang cukup tinggi dalam penyertaan modal pertanian sehingga dapat menghasilkan produksi pangan secara maksimal dengan harga bersaing pula. Menurutnya, pembangunan pedesaan era Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia yang pada saat itu banyak menuai kegagalan juga disebabkan oleh rendahnya keberpihakan pemerintah terhadap petani.
Dua analisis kritis di atas menyadarkan kita betapa pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap petani di pedesaan yang tercermin dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Tanpa adanya keberpihakan tersebut kaum tani di Indonesia akan terus berada di posisi yang tidak menguntungkan, tertatih-tatih melawan kemiskinan dan pangan impor, kemudian berbondong-bondong menjadi buruh industri (bermigrasi ke kota atau ke luar negeri) dan membuat kaum muda semakin antipati terhadap sektor pertanian. Selama ini pemerintah terlalu berpihak pada sektor industri sehingga mengakibatkan mandeknya sektor pertanian, kebijakan pertanian sejak tahun 1980-an cenderung distorsif (Suseno dan Suyatna : 2007).
Di satu sisi, memang mau tidak mau petani harus bangkit dan berubah sebagaimana disampaikan Prof. Gunawan di Swaka (17/02). Perubahan-perubahan seperti pengelolaan pertanian berbasis teknologi dan pengelolaan secara kolektif-kolegial mulai dari penyertaan modal, produksi, hingga pemasaran produk pertanian harus dilakukan oleh petani. Hal tersebut juga akan mengingatkan dan mendorong kita untuk menghidupkan kembali koperasi-koperasi pertanian di desa.
Namun di saat yang sama, pemerintah baik pusat maupun daerah juga dituntut untuk lebih berpihak kepada petani. Selama ini petani di Indonesia seolah-olah sedang “dilemahkan” melalui berbagai kebijakan impor pangan, pencabutan subsidi pupuk, dan sempitnya akses permodalan. Melalui kemandirian dan perubahan petani dan keberpihakan pemerintah terhadap petani inilah jalan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat desa akan semakin terbuka lebar. Semoga.
Ya, meskipun Indonesia merupakan negara agraris, memiliki banyak lahan subur, dan mayoritas penduduknya petani (dalam arti luas), namun kondisi perekonomian petani masih sangat memperihatinkan, termaginalkan, bahkan angka kemiskinan tertinggi justru didominasi oleh masyarakat pedesaan dan petani.
Setiawan (2000) secara khusus menyoroti hal tersebut, menurutnya ada dua faktor utama yang menjadikan petani di pedesaan semakin termarginalkan. Pertama, tidak adanya kebijakan yang jelas dari pemerintah dalam hal peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Kalaupun ada kebijakan yang terkait dengan sektor pertanian, kerap dirasakan kebijakan itu belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan petani itu sendiri. Kedua, pola pertanian yang dikembangkan petani masih bercorak “tradisional”. Ketradisionalan di sini maksudnya adalah pengelolaan pertanian masih bersifat individual. Padahal dalam banyak kajian, pola seperti itu tidak bisa diandalkan untuk meningkatkan produksi pertanian maupun kesejahteraan petani pada umumnya. Lebih lanjut, Usep juga mengidentifikasi beberapa masalah klasik yang hingga saat ini belum sepenuhnya menjadi perhatian banyak pihak meliputi : organisasi; manajemen dan teknik pertanian; modal usaha; sarana produksi; dan tanah pertanian.
Budi Winarto dalam buku Gagalnya Organisasi Desa dalam Pembangunan di Indonesia (2008) juga menyoroti hal senada. Budi mencontohkan model pembangunan pedesaan di Taiwan, terutama mengenai keberpihakan pemerintah terhadap petani yang begitu besar. Petani di Taiwan mendapatkan subsidi yang cukup tinggi dalam penyertaan modal pertanian sehingga dapat menghasilkan produksi pangan secara maksimal dengan harga bersaing pula. Menurutnya, pembangunan pedesaan era Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia yang pada saat itu banyak menuai kegagalan juga disebabkan oleh rendahnya keberpihakan pemerintah terhadap petani.
Dua analisis kritis di atas menyadarkan kita betapa pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap petani di pedesaan yang tercermin dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Tanpa adanya keberpihakan tersebut kaum tani di Indonesia akan terus berada di posisi yang tidak menguntungkan, tertatih-tatih melawan kemiskinan dan pangan impor, kemudian berbondong-bondong menjadi buruh industri (bermigrasi ke kota atau ke luar negeri) dan membuat kaum muda semakin antipati terhadap sektor pertanian. Selama ini pemerintah terlalu berpihak pada sektor industri sehingga mengakibatkan mandeknya sektor pertanian, kebijakan pertanian sejak tahun 1980-an cenderung distorsif (Suseno dan Suyatna : 2007).
Di satu sisi, memang mau tidak mau petani harus bangkit dan berubah sebagaimana disampaikan Prof. Gunawan di Swaka (17/02). Perubahan-perubahan seperti pengelolaan pertanian berbasis teknologi dan pengelolaan secara kolektif-kolegial mulai dari penyertaan modal, produksi, hingga pemasaran produk pertanian harus dilakukan oleh petani. Hal tersebut juga akan mengingatkan dan mendorong kita untuk menghidupkan kembali koperasi-koperasi pertanian di desa.
Namun di saat yang sama, pemerintah baik pusat maupun daerah juga dituntut untuk lebih berpihak kepada petani. Selama ini petani di Indonesia seolah-olah sedang “dilemahkan” melalui berbagai kebijakan impor pangan, pencabutan subsidi pupuk, dan sempitnya akses permodalan. Melalui kemandirian dan perubahan petani dan keberpihakan pemerintah terhadap petani inilah jalan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat desa akan semakin terbuka lebar. Semoga.
