Oleh : Darul Azis*
Pada hari senin, 3 November lalu, Presiden Jokowi meluncurkan program perdananya, yaitu tiga Kartu Sakti sebagaimana telah dijanjikannya dalam debat presiden beberapa bulan lalu. Ketiga kartu tersebut adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KIS) serta Kartu HP (SIM card) berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga. Dikutip dari harian ini edisi selasa (4/11), KKS merupakan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan berfungsi sebagai penanda keluarga kurang mampu, sedangkan kartu HP berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera karena nomor telepon di kartu HP tersebut juga berfungsi sebagai nomor rekening, adapun simpanan diterima sebesar Rp. 200.000/bulan, dan pengambilan uang dilakukan di kantor pos atau agen lain yang ditunjuk pemerintah. Sementara KIP merupakan penanda penerima manfaat Program Indonesia Pintar dan KIS sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Sehat.
Program ini tentu saja mendapat sambutan hangat banyak pihak, karena dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu melalui kegiatan produktif berupa rekening simpanan, keberlanjutan pendidikan anak, dan pemberian jaminan kesehatan yang lebih luas. Pasalnya, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia, salah satu tantangan besar Indonesia adalah ledakan jumlah penduduk. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut perlu upaya cepat pembenahan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan taraf hidup yang sejahtera termasuk soal kesehatan dan pendidikan. Upaya tersebut salah satunya adalah dengan memberi kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan mengelola keuangan bagi keluarga miskin dan rentan miskin. Tidak hanya mudah, hendaknya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan tabungan keluarga kurang mampu ini dapat tersalur secara merata, adil, dan tepat sasaran. Jika ketiga indikator ini berhasil dipenuhi, maka program Kartu Sakti dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu dapat dinilai efektif.
Merujuk pada hari perdana peluncurannya hingga sekarang, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara detail kegunaan ketiga kartu ini. Ini menandakan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih sangat kurang dan belum sepenuhnya sampai pada kelompok sasaran. Maka agar program ini menjadi tepat sasaran, adil, dan merata, perlu sosialisasi lebih luas ke kelompok sasaran baik oleh pemerintah, media, maupun instansi pelaksana. Selanjutnya, karena kebijakan ini sudah sampai ke tahap implementasi maka hal ini akan senantiasa membutuhkan pengawasan dan evaluasi dari banyak pihak. Pemerintah, instansi pelaksana, akademisi, masyarakat, LSM, dan berbagai pihak lain yang berkepentingan dengan hal ini harus secara aktif memberikan pengawasan dan evaluasi demi perbaikan program secara berkesinambungan hingga tujuan program tercapai.
