Manuver Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen seolah semakin menegaskan bahwa oposisi pemerintahan Jokowi-JK adalah oposisi yang di dalamnya terdapat koalisi yang kuat dan solid. Dua tampuk pimpinan legislatif telah berhasil diduduki kader partai dari KMP. Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) dipimpin oleh Setya Novanto dari partai Golkar, sedangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dipimpin oleh Zulkifli Hasan dari partai PAN. Dominasi kekuatan KMP pun juga terlihat di daerah-daerah, di DIY misalnya. Jika langkah-langkah politik KMP ini ternyata sarat dengan kepentingan untuk menjegal pemerintahan Jokowi-JK bahkan sampai dengan memakzulkannya, apakah lantas dapat dikatakan bahwa pemerintahan Jokowi-JK sangat lemah? Jawabannya tentu saja tidak. Alasan mendasarnya, tidak ada yang menjamin KMP akan tetap solid nantinya. Terbukti, belakangan ini saja PPP keluar dari KMP.
Menghadapi kuatnya oposisi, Jokowi-JK sebaiknya tak perlu khawatir, lebih baik ia segera membangun kekuatan pemerintahan berbasis rakyat melalui kerja-kerja nyatanya untuk rakyat. Jika Jokowi-JK berhasil meyakinkan rakyat untuk menguatkan pemerintahannya, ia berpeluang besar akan menjadi aktor kepemimpinan terpenting berbasis kekuatan rakyat dalam sejarah Indonesia. Sebab sebagai representasi kepentingan rakyat, Jokowi tetap memiliki peran strategis dalam menentukan kebijakan-kebijakan pro-rakyat yang selama ini -dalam memimpin Solo dan DKI Jakarta- telah terbukti memberi hasil yang signifikan, begitu juga dengan JK. Sehingga bagaimana pun lemahnya koalisi partai pemerintahan saat ini, selama arah program dan kebijakan mendapat dukungan penuh dari rakyat, posisi Jokowi-JK pun akan tetap aman. Kemungkinan parlemen untuk menghambat, menjegal, ataupun memakzulkan Jokowi-JK justru akan menciut dengan sendirinya, karena jika hal itu nekat dilakukan sama saja dengan mempertaruhkan kehormatan parlemen. Parlemen tentu akan berpikir ulang jika harus mendapatkan perlawanan dari rakyat yang diwakilinya sendiri.
Hal ini sangat penting untuk diyakini tidak hanya oleh Jokowi sebagai presiden, tetapi juga partai-partai pendukungnya. Tidak ada jalan aman bagi Jokowi-JK dan KIH saat ini untuk menjadi pemerintahan yang kuat, jika tidak melalui program dan kebijakan yang (setidaknya paling mendekati) pro-rakyat. Sebagai konsekuensinya, Jokowi-JK harus memilih banyak sosok negarawan yang berdedikasi tinggi pada kepentingan rakyat sebagai pembantunya di kementerian, baik yang berasal dari partai politik maupun dari kalangan profesional. Dengan langkah ini, pemerintahan Jokowi-JK akan mendapatkan lebih banyak simpati dan dukungan dari rakyat. Disadari atau tidak, kuatnya partai oposisi akan menjadi cambuk bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk selalu dekat dengan rakyat.
Kondisi ini juga “memaksa” pemerintahan Jokowi-JK untuk benar-benar tegas terhadap koruptor di semua level pemerintahan, untuk itu posisi KPK tetap harus kuat. Langkah strategis ini adalah perlawanan paling konkrit terhadap kenakalan anggota parlemen, kepala daerah, dan bahkan DPRD –yang notabene kebanyakan berasal dari partai anggota KMP-baik dalam upaya menjegal pemerintahannya ataupun upaya lain seperti korupsi, suap, dan menghambat kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat. Tetapi juga perlu diingat, di bawah kendali Jokowi-JK, pemerintahan juga harus bersih dari korupsi, agar –sekali lagi- tetap berada di jalur dukungan rakyat. Tuntutan lain bagi pemerintahan Jokowi-JK adalah sedapat mungkin menggandeng lembaga yudikatif demi mewujudkan pemerintahan yang lebih adil dan berkedaulatan hukum. Jika ini berhasil diwujudkan pemerintahan Jokowi-JK lima tahun ke depan, maka inilah awal tegaknya kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan kedaulatan negara di Indonesia. Mari kita kawal kekuatan pemerintahan Jokowi-JK.
